Welcome for JAWAPOSTING *** KLIK IKLANNYA, 1 Klik Dari Anda Sangat Berarti Bagi Saya Thanks *** thanks for Mr. bedun_19, Mr. Bobby Julian, Mr. Garra Jail, Mr. Ziza Lufiaz and all friend *** Cinema3satu *** The Hack3r *** Thanks To *** Thanks to blogspot lagi butuh tukar link gan.. silahkan copy link ane di bawah... terus koment sotmix.. ntar ane pasang link sobat.. thanks all

MAKALAH Warga Negara dan Kewarganegaraan

Diposkan oleh irfan on Minggu, Oktober 17, 2010


KATA PENGANTAR
Puji da syukur kita panjatkan kehadirat Allo SWT, karena alhamdulillah
dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini.
Tak lipa shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman
Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, keluarga, serta sampai kepada kita
selaku umatnya. Amin.
Makalah berjudul “Warga Negara dan Kewarganegaraan” ini kami buat untk memenuhi salah satu tugas yang diberikan guru mata pelajaran Kimia. Dan semoga, selain memenuhi
tugas tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya dan kami khususnya.
Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan kami dalam
membuat makalah. Karena sangat kami sadari pembuata makalah ini sarat akan
kekurangan.
































DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...........................................................  ................................ I
DAFTAR ISI......................................................................................................... II
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang.................................................................................                   1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 1
1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................. 1
BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................... 2
   2.1 Kewarganegaraan .................................................................................. 2
2.1.1 Pengertian .................................................................................. 2
2.1.2 Warga Negara Indonesia ........................................................... 2
2.2 Kedudukan Warga Negara Di Indonesia ............................................... 4
2.2.1 Persamaan Kedudukan Warga Negara ......................................... 5
   2.2.2 Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membeda-
           Bedakan Ras, Agama, Gender, Golongan,
 Budaya Dan Suku ........................................................................ 7
BAB III PENUTUP............................................................................................... 8
3.1 Kesimpulan............................................................................................. 8
3.2 Saran....................................................................................................... 8































BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang
haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga
terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan.
Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang
memilki  dua  status  kewarganegaraan  sekaligus.  Itulah  sebabnya  diperlukan
perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status
dwi-kewarganegaraan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  di  samping  pengaturan
kewarganegaraan  berdasarkan  kelahiran  dan  melalui  proses  pewarganegaraan
(naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu
melalui registrasi biasa.
Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,
mengatur  kemungkinan  warganya  untuk  mendapatkan  status  kewarganegaraan
melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih
berkewarganegaraan  Cina  ataupun  yang  memiliki  dwi-kewarganegaraan  antara
Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di
Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak
berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,
dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal
ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya
terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui
proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan
kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.
1.2 Rumusan Masalah
Yang  akan  dibahas  dalam  makalah  ini  adalah  tentang  pengertian
kewarganegaraandan kedudukan warga Negara di Indonesia. Yang mana keduanya
merupakan dasar bagi kita seorang warga Negara, agar mengetahui batasan-batasa
kewarganegaraan dan perolehan hakdan kewajiban seorang warga negara, yang di
harapkan akan menentukan langkah-langkah kita dalam upaya bela negara.
1.3 Tujuan Penulisan
1. Memenuhi salah satu tugas mata pelajaran pendidika kewarganegaraan
2. menambah pengetahuan tentang pendidikan kewarga negaraan.
3. membahas secara sederhana peranan warga negara.






BAB II
PEMBAHASAN
2.1 KEWARGANEGARAAN
2.1.1 Pangertian
Kewarganegaraan merupakan  keanggotaan  seseorang  dalam satuan politik
 tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di
dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga
kota atauwarga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam
otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan
politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan
 (nationality). Yang
membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan
untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara
hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki
hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik
tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah teori kontrak sosial
, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak
dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara
disyaratkan  untuk  menyumbangkan  kemampuannya  bagi  perbaikan  komunitas
melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan
serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini
muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (Civics) yang diberikan di sekolah
-sekolah.
2.1.2 WARGA NEGARA INDONESIA
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU
sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu

Tanda Penduduk
, berdasarkan Kabupaten
 atau (khusus DKI Jakarta
) Provinsi, tempat
ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor
identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan
, NIK) apabila ia telah berusia 17
tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor
 diberikan oleh negara
kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata
hukum internasional.




Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :
1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi
WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan
ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan
ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang
ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah
dan  ibunya  tidak  memiliki  kewarganegaraan  atau  tidak  diketahui
keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah
dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18
tahun  dan  belum  kawin,  diakui  secara  sah  oleh  ayahnya  yang
berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah
sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan
bertempat  tinggal  di  wilayah RI, yang  ayah atau  ibunya  memperoleh
kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara
sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.
Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam
situasi sebagai berikut:



1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya
memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang
diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh
warga negara Indonesia
Di  samping  perolehan  status  kewarganegaraan  seperti  tersebut  di  atas,
dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses
pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara
Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima
tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan
pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak
mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun
2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak
yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan
lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun
2007.
Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas
kewarganegaraan ius sanguinis
; ditambah dengan ius soli
 terbatas (lihat poin 8-10)
dan kewarganegaraan ganda terbatas (poin 11).
2.2 KEDUDUKAN WARGA NEGARA DI NEGARA INDONESIA
Dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui
tiga cara, yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau ‘citizenship by birth’, (ii)
kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau ‘citizenship by naturalization’, dan
(iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau ‘citizenship by registration’.
Ketiga  cara  ini  seyogyanya  dapat  sama-sama  dipertimbangkan  dalam  rangka
pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia, sehingga
kita tidak membatasi pengertian mengenai cara memperoleh status kewarganegaraan
itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama
ini.
Kasus-kasus  kewarganegaraan  di  Indonesia  juga  banyak  yang  tidak
sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua saja. Sebagai contoh,
banyak warganegara Indonesia yang karena sesuatu, bermukim di Belanda, di
Republik Rakyat Cina, ataupun di Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu
yang  lama  sampai  melahirkan  keturunan,  tetapi  tetap  mempertahankan  status
kewarganegaraan Republik Indonesia.
Keturunan mereka ini dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia
dengan cara registrasi biasa yang prosesnya tentu jauh lebih sederhana daripada
proses naturalisasi. Dapat pula terjadi, apabila yang bersangkutan, karena sesuatu
sebab, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, baik karena kelalaian ataupun sebab-
sebab  lain,  lalu  kemudian  berkeinginan  untuk  kembali  mendapatkan





kewarganegaraan Indonesia, maka prosesnya seyogyanya tidak disamakan dengan
seorang  warganegara  asing  yang  ingin  memperoleh  status  kewarganegaraan
Indonesia.
Lagi pula sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi
karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil,
ataupun  karena  alasan  bahwa yang  bersangkutan  memang  secara  sadar ingin
melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warganegara Indonesia. Sebab atau
alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang
penting,  apabila  yang  bersangkutan  ingin  kembali  mendapatkan  status
kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing
alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain.
Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk
mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi
‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap
negara tidak boleh membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan
sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-
negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena
itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui
proses pewarganegaraan (naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang
lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.
Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu diharmonisasikan
adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu prinsip ‘ius soli’
dan prinsip ‘ius sanguinis’ sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat
memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip
yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur
agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak
dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada
orang yang berstatus ‘stateless’ tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai
jalan  tengah  terhadap  kemungkinan  perbedaan  tersebut,  banyak  negara  yang
berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip
dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.
Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,
mengatur  kemungkinan  warganya  untuk  mendapatkan  status  kewarganegaraan
melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih
berkewarganegaraan  Cina  ataupun  yang  memiliki  dwi-kewarganegaraan  antara
Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di
Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak
berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,
dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal
ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya
terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui
proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan
kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.
2.2.1 Persamaan Kedudukan Warga Negara
1. Landasan yang Menjamin Persamaan Kedudukan Warga Negara
a. Makna Persamaan
Saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku,
agama, ras dan antargolongan (SARA)
b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Beberapa nilai cultural bangsa Indonesia yang dapat dilestarikan :
1. Nilai Religius
2. Nilai Gotong Royong
3. Nilai Ramah Tamah
4. Nilai Cinta Tanah Air
c. Jaminan Persamaan Hidup dalam Konstitusi Negara
Jaminan persamaan hidup warga Negara di dalam konstitusi negara adalah :
a) Pembukaan UUD 1945 alinea 1
b) Sila-sila Pancasila
c) UUD 1945 dan peraturan peundangan lainnya
2. Berbagai Aspek Persamaan Kedudukan Sikap Warga Negara
a. Bidang Politik
a. Kewajiban bela negara terhadap keberadaan dan kelangsungan NKRI
b. Pengembangan sistem politik nasional yang demokratis, termasuk
penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
c. Meningkatkan  partai  politik  yang  mandiri  dengan  pendidikan
kaderisasi yang intensif dan komprehensif.
d. Memperketat dan menetapkan prinsip persamaan dan antidiskriminasi
dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
b. Bidang Ekonomi
a.Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan
kerja  atau  perbaikan  taraf hidup ekonomi dan menikmati  hasil-
hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma
baktinya yang diberikankepada masyrakat, bangsa, dan negara
b.Persamaan kedudukan di bidang ekonomi untuk menciptakan sistem
ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bersaing sehat, efisien,
produktif, berday saing, serta mengembangkan kehidupan yang layak
anggota masyarakat.
c. Bidang Hukum
Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa  negara
menjamin warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, budaya, dan suku.
d. Bidang Sosial-Budaya
Persamaan kedudukan di bidang sosial-budaya di antaranya :
memperoleh pelayanan kesehatan
kebebasan mengembangkan diri
memperoleh pendidikan yang bermutu
memelihara tatanan sosial.
3. Contoh Perilaku yang Menampilkan Persamaan Kedudukan Warga Negara
Menghargai dan menghormati kedudukan individu dengan tidak menonjolkan
perbedaan yang ada
Menjaga tali persaudaraan dalam suatu lingkungan
Negara menjamin persamaan kedudukan warga Negara, sehingga setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
Tidak memicu konflik yang disebabkan karena terlalu mengagung-agungkan
atau membangga-banggakan agama/ras/golongan pribadi
Mengakui  dan  memperlakukan  manusia  sesuai  harkat  dan  martabatnya
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
Tidak mengambil hak-hak milik orang lain
2.2.2 Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membeda-bedakan Ras,
Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku
Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara   :
a) Setiap  kebijakan  pemerintah  hendaknya  bertumpu  pada  persamaan  dan
menghargai pluralitas
b) Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat berperan
serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan sara, gender,
budaya
c) Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin persamaan
warga Negara
d) Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan sara dan
gender
Penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara antara lain :
a) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa kepada orang lain
b) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa
c) Mengakui persamaan derajat,  persamaan  hak dan kewajiban asasi setiap
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis
kelamin kedudukan social, warna kulit dsb
d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
e) Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
f) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
g) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain.




BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,
mengatur  kemungkinan  warganya  untuk  mendapatkan  status  kewarganegaraan
melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih
berkewarganegaraan  Cina  ataupun  yang  memiliki  dwi-kewarganegaraan  antara
Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di
Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak
berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,
dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal
ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya
terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui
proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan
kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU
sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu

Tanda Penduduk
, berdasarkan Kabupaten
 atau (khusus DKI Jakarta
) Provinsi, tempat
ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor
identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan
, NIK) apabila ia telah berusia 17
tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor
 diberikan oleh negara
kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata
hukum internasional.
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja
atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai
dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  darma  baktinya  yang  diberikankepada
masyrakat, bangsa, dan negara
Dalam pasal 27 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa negara menjamin
warga negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan
suku.
3.2 SARAN
Berikut upaya-upaya menghargai persamaan kedudukan warga negara   :
a. Setiap kebijakan pemerintah hendaknya bertumpu pada persamaan
dan menghargai pluralitas
b. Pemerintah harus terbuka dan membuka ruang kepada masyarakat
berperan serta dalam pembangunan nasional tanpa membeda-bedakan
sara, gender, budaya
c. Produk hukum atau peraturan perundang-undangan harus menjamin
persamaan warga Negara
d.Partisipasi masyarakat dalam politik harus memperhatikan kesetaraan
sara dan gender.

{ 1 komentar... read them below or add one }

Anonim mengatakan...

thank you atas makalahnya.....

Poskan Komentar

Makasih dah mau ngasih komen smoga bermanfaat bagi semua kalangan dan bloger, Komentar anda sangat berarti bagi saya, mohon kritik dan saran

Label

' (2) 6 (1) ADSENSE (2) ANTI MALAYSIA (5) APLIKASI (6) arti (28) ARTIKEL (701) ARTIS (21) ASEAN (4) ASMARA (5) AWARD (1) B (1) BAHASA INDONESIA (72) BAHASA INGGRIS (104) BAHASA JAWA (6) BAHASA JEPANG (2) BANK (2) BARAT (3) BERITA (1) BIOGRAFI (2) BISNIS (68) BOEKP (12) BUKU (1) BUKU TAMU (1) CARA BELAJAR SABAR (1) cara download musik di blog aku (3) cerita rakyat (13) cerpen (23) cerpen pondok TBI (3) CHEAT PB (1) cinta (1) Connect With Friend (1) copas (3) DANGDUT (1) design (1) DESKRIPSI (4) DI JUAL (2) DOWNLOAD GRATIS (87) DRAMA (14) drama ku (2) ELEKTRONIK (5) FACEBOOK (73) FALAK (1) FENOMENA (1) film (38) FILM INDONESIA (12) FLASHDISK (3) gambar (3) GAME (8) GAWE KONCOKU (2) GRATIS (1) GUESTBOOK (1) HACKER (7) HARDWHARE (1) HARGA (1) HARI RAYA IDUL ADHAH (1) HEWAN (2) HUKUM (16) I (1) ide konyol (1) IKLAN (1) ilmu otomotif (13) INDONESIA (91) INDOSAT (1) INFORMASI (118) INSTALASI (2) INTERNASIONAL (19) INTERNET (73) IPA (8) Iptek (13) ISENG (1) ISLAM (157) JANGAN MINDER (1) JUAL BELI (4) KARYA ILMIAH (5) KATA BIJAK (1) KATA MUTIARA (3) KEBUDAYAAN (5) kehidupan sehari-hari (1) KEMERDEKAAN INDONESIA (2) KERAJAAN (1) KESEHATAN (24) KHUSUS MAS ALFAN RECCERY (1) KHUTBAH (3) KIMIA (2) KIRIM ARTIKEL MU (4) kisah dalam puisi (2) KISAH KU (10) KITAB (1) KITAB ALFIYAH (2) KOMPUTER (36) KONTES (1) KORAN FESBUK (105) KORD (15) KOTAK MASUK EMAILKU (129) KRITIKAN PEDAS SANG GARUDA (1) Kucing Hias (5) KUNCI GITAR (18) kurikulum (1) LAPORAN (5) LIPUTAN (1) LIRIK (28) LIRIK LAGU (29) logo (4) lucu (3) makalah (111) management (1) masyarakat (1) MENGHITUNG (1) MOBILE (31) MODIFIKASI (1) MOJOKERTO (1) MOTOR (1) MP3 (25) MUSIK (41) NARATIVE TEKS (4) NEGARA (5) NEWS (1) NOT FOUND (1) novel (7) OBAT (1) OLAH RAGA (9) OM BEDHUN_19 (1) OTOMOTIF (6) OVJ (3) OVJ Opera Van Java (3) paid to comment (1) PAPER (1) PASANG IKLAN (1) PAYPAL (4) PDTM (4) PEMILU (2) PEMIRINTAH (5) pendidikankan (653) pendidkan (40) PENELITIAN (4) PENEMUAN (1) PENGAJIAN (10) pengertian (9) PENGETAHUAN (87) PENYAKIT (4) perawatan badan (4) PERBANKAN (3) PERKEMBANGAN (2) PHONSEL (16) PHOTO ALBUM PRIBADI (3) PIDATO (3) PLANET (5) point blank (1) POLITIK (6) PORN (13) PROGRAM (1) PROPOSAL (3) puisi (8) PUISI CINTA (2) PULSA (1) RADIO ONLINE (1) RAMALAN ZODIAK (10) RAN ONLINE (3) RESENSI NOVEL (3) RESEP MAKANAN (46) RESUME (1) RINGTONE (1) RPP (23) RUMAH TANGGA (1) SEJARAH (38) SEMINAR (2) SENI (12) SEX (8) Sex On the street (1) SHOPPING (1) silabus (1) SKRIPSI (6) SOAL (5) softwere (12) SUARA ANAK BANGSA (1) sulap (1) TANAMAN (2) TEKNOLOGI (11) TEMPAT SHARING (1) TEMPLET JAWAPOSTING (1) tentang lagu (1) TENTANG Q (19) teriamkasih anda telah mengunjungi blog ini (3) TERJEMAH AL-QUR'AN (7) TESIS (1) THEME (1) TIPS (24) trafik meledak (1) trik bloger (47) trik Facebook (29) TRIK FS (4) TRIK RAN ONLINE (1) TUGAS (11) tugas pdtm 2 (5) TUKAR LINK (1) tulia (3) TULISAN ORANG (558) TUTORIAL (12) TV ONLINE (18) TWITTER (13) UAN (2) ume (3) UMUM (414) VIDIO MUSIK (2) welpaper (11) WINDOWS (2) WISATA HATI (1) wordpress (1) XP (1) youtube (1)

Pengikut